Anggota Komisi VI DPR RI Dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus memberikan perlindungan data dan perlindungan data untuk Depo Pertamina Plumpang, Koja Utara, Jakarta.
Menurut Deddy, musibah jatuhnya korban jiwa itu seharusnya bisa dihindari jika warga bersedia direlokasi ke Rumah Susun setelah kejadian yang sama tahun 2009 lalu.
Menurut Deddy, tanah yang ditempati warga Kampung Tanah Merah tersebut adalah aset milik Pertamina.
Wilayah yang didiami warga itu adalah kawasan penyangga (buffer zone) dari sebuah objek vital yang memiliki kerentanan sangat tinggi.
“Jatuhnya korban itu sangat disesalkan, namun dengan kondisi pemukiman yang hampir menempel dengan Tangki BBM raksasa yang beresiko tinggi, kejadian seperti ini hanyalah masalah waktu. Kita tidak menginginkan dan bahkan menyesali adanya korban jiwa, tetapi kita semua tahu risiko yang dihadapi warga di wilayah berbahaya itu,” kata Deddy, Sabtu (4/3/2023).
Menurut Deddy, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Masa Gubernur Basuki Tjahja Purnama atau Ahok sebenarnya sudah menyiapkan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang bermukim di lokasi itu.
Namun sayangnya warga terus menolak hingga akhirnya tidak pernah mencapai kesepakatan.
“Upaya merelokasi warga oleh Pemprov DKI mendapat perlawanan keras dari warga pemukiman sekitar TBBM tersebut hingga akhirnya dihentikan,” terangnya.
Lebih jauh lagi, menurut Deddy, upaya merelokasi dari kawasan berbahaya itu akhirnya terhenti ketika era Gubernur DKI Anies Baswedan pada tahun 2017.
Anies Baswedan membuat kontrak politik untuk tidak merelokasi warga.
Bahkan pada tahun 2021, Anies Malah menerbitkan keputusan yang menerbitkan IMB sementara bagi warga di sekitar wilayah itu.
Karena itu, Deddy berharap menjelaskan mengapa DKI tidak menggunakan cara-cara profesional dan profesional.
Sebab menurutnya, tidak mungkin Pertamina sendiri yang menyelesaikan masalah tersebut.
“Kewenangan menertibkan zona merah itu ada pada pemerintah dan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Karena itu, Deddy berharap agar Kementerian BUMN dan Pertamina segera duduk bersama dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mencari solusi jangka panjang dari masalah tersebut.
“Tidak ada yang bisa menjamin bahwa peristiwa yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Anda lebih baik menggunakan BBM. Pilihannya hanya ada dua, merelokasi warga atau merelokasi Depo TBBM Pertamina itu,” terang Deddy.
Deddy juga meminta agar saat ini seluruh energi diarahkan untuk menangani korban dan para pengungsi.
Korban kebakaran memerlukan proses penyembuhan yang panjang dan biaya yang besar.
Warga yang mengungsi juga butuh perhatian dan dukungan hingga masalah terkait pemukiman bisa dicarikan jalan keluarnya.
“Saya berharap agar warga menembak tidak lagi memaksakan diri untuk kembali bermukim di daerah berbahaya itu,” ujar Deddy.
Dia ikut mengapresiasi penanganan dengan cepat saat kejadian kebakaran, sehingga api dapat dipadamkan dalam waktu tidak terlalu lama dan jumlah korban tidak menjadi lebih besar.
Dirinya menilai bertanggung jawab.
Namun begitu pun Pertamina harus melakukan evaluasi standar pengamanan TBBM dan tanggap cepat ketika terjadi insiden. Pertamina juga perlu segera membentuk tim investigasi mandiri untuk menyelediki penyebab insiden yang menelan banyak korban jiwa tersebut.
“Kita harus menyampaikan bela sungkawa untuk para korban dan keluarganya. Tetapi kita juga harus memberikan apresiasi kepada para petugas di lapangan saat kejadian tersebut terjadi. Penanggung jawab cepat aparat kepolisian, TNI, petugas pemadam kebakaran, PMI, petugas medis dan rumah sakit membuat kebakaran tidak meluas dan banyak warga yang paling rentan dapat diselamatkan,” bebernya.
Deddy juga mengapresiasi para Direksi dan jajaran Pertamina yang hadir di lapangan dengan cepat.
Bahkan Menteri BUMN langsung turun tangan dan bertanggung jawab.
“Tidak seorangpun yang menginginkan terjadinya musibah ini. Tetapi yang paling penting saat ini adalah penanganan korban dan warga yang dirasakan, ”pungkas deddy.